Sejarah Pemerintahan Absolut di Indonesia
Sejarah Pemerintahan Absolut di Indonesia memiliki catatan tertulis yang panjang dalam rangka mempertahankan kekuasaan politik. Pemerintahan absolut atau monarki absolut ini merupakan pemerintahan yang bersifat absolut dan otoriter, dimana seorang penguasa atau sebuah keluarga penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Melalui sejarah, dapat dilihat bahwa Pemerintahan Absolut di Indonesia sebenarnya dimulai oleh Kerajaan Sriwijaya, suatu kerajaan Hindu-Buddha yang berdaulat sejak tahun 668 hingga tahun 1045. Selama masa kekuasaan kerajaan ini, penguasa kerajaan memiliki hak untuk menetapkan undang-undang, memungut pajak, serta menyelenggarakan urusan politik dan pemerintahan negara secara absolut. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga merupakan contoh lain dari pemerintahan absolut di Indonesia. Pada masa kekuasaan Majapahit, penguasa memiliki kekuasaan mutlak dan hak untuk menentukan peraturan atau undang-undang berdasarkan hukum agama dan adatnya sendiri. Kerajaan ini juga memiliki kemampuan untuk memaksakan keyakinan agama atau sistem nilai yang berbeda kepada seluruh rakyatnya.
Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah Sultanate Aceh di Indonesia. Sultan Aceh merupakan salah satu Kerajaan Kesultanan di Indonesia yang berkuasa pada masa itu. Kerajaan ini memiliki hak untuk menetapkan undang-undang dan menyusun aturan secara otoriter. Seperti pemerintahan absolut lainnya, kerajaan Aceh juga memiliki kemampuan untuk memaksakan agama dan nilai-nilai lain kepada warga mereka.
Karakteristik Pemerintahan Absolut di Indonesia
Pemerintahan absolut di Indonesia didefinisikan sebagai pemerintahan yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok orang yang memiliki hak yang tidak terbatas untuk membuat keputusan tanpa intervensi pihak lain. Pemerintah absolut tidak memiliki kontrol yang efektif dari pemerintah lain, lembaga kontrol lokal, dan lembaga non-pemerintah atau organisasi sipil. Berikut ini adalah contoh pemerintahan absolut yang ada di Indonesia:
1. Pemerintahan absolut kolonial. Pemerintahan kolonial di Indonesia adalah bentuk pemerintahan absolut, di mana suatu pihak, yaitu para penduduk asing, memiliki hak untuk membuat keputusan tanpa intervensi dari rakyat Indonesia.
2. Pemerintahan autoriter. Pemerintahan autoriter di Indonesia biasanya gagasan tentang pemerintahan yang ditopang oleh ketidakstabilan politik dan konflik internal. Meskipun disebut sebagai pemerintahan berbasis hukum, namun pemerintahan autoriter sering menggunakan tindakan kekerasan atau represi untuk menegakkan kebijakan yang diinginkan.
3. Pemerintahan Orde Baru (Orba). Orba merupakan pemerintahan absolut di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan ini telah mengambil alih semua media, politik, ekonomi, dan aspek sosial lainnya serta dipimpin oleh seorang presiden militer, Presiden Soeharto. Dalam pemerintahan ini, banyak tugas dan hak yang disederhanakan, dan ad oligarki untuk mengelola kebutuhan rakyat Indonesia.
Akibat Historis Penerapan Pemerintahan Absolut di Indonesia
Penerapan pemerintahan absolut merupakan cara pemerintahan yang telah dipergunakan di Indonesia untuk jangka waktu yang lama. Pemerintahan absolut adalah bentuk pemerintahan yang sangat kuat dan penuh kontrol, di mana satu pribadi atau kelompok memiliki otoritas penuh atas seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda dari abad ke-17 sampai 1942, serta pemerintahan Jepang selama Pendudukan Jepang hingga 1945.
Akibat dari penerapan pemerintahan absolut di Indonesia, sebagian besar masyarakat menjadi tidak berdaya. Ketidakseimbangan antara pemerintah dan rakyat membuat rakyat menjadi sasaran pengusiran, diskriminasi, dan kontrol yang ketat. Pemerintah menggunakan posisinya untuk lebih banyak mengambil dari rakyat daripada memberi manfaat. Mereka juga membuat undang-undang yang keluar dari norma sosial dan spiritual yang dianut oleh masyarakat lokal. Hal ini menciptakan situasi yang memberontak dan menimbulkan berbagai bentuk kekecewaan dan konflik sosial di Indonesia.
Peran Global Pemerintahan Absolut di Indonesia
Di Indonesia, peranan global pemerintahan absolut sangat penting dalam membentuk sistem pemerintahan dan budaya politik yang dipercaya akan menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Peran ini terutama menitikberatkan pada mempertahankan kedaulatan absolut di bawah otoritas satu pemerintah dan menghapuskan pengaruh atau keterlibatan politik dari rakyat maupun kelompok lain.
Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah pemerintahan yang menegaskan aplikasi hukum secara merata dan satu-arah secara ketat. UU yang diputuskan oleh pemerintah harus dipatuhi hukum sebagai salah satu bentuk dukungan akan pengawasan atas undang-undang yang telah diputuskan oleh pemerintah. Keadilan dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi dasar yang dianut oleh pemerintahan ini, sehingga kepentingan warga negara dapat dipenuhi.
Selain itu, pemerintahan absolut menyatakan bahwa tidak ada perwakilan rakyat dan tidak ada jaringan seperti partai politik atau demokrasi parlementer. Ini memastikan bahwa satu pemerintah tetap mengontrol kebijakan politik untuk umum dan tidak ada ruang yang bisa diisi oleh kepentingan tertentu. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2020, pemerintahan absolut dibangun dengan otoritas satu partai yang mengayomi sebagian besar rakyat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, dan stabilitas sosial untuk semua warga negara.
Kesimpulan
Pemerintahan yang Bersifat Absolut dikenal sebagai pemerintahan yang ketat, di mana ungkapan bahwa “raja adalah undang-undang” adalah salah satu prinsip utamanya. Di Indonesia, pola pemerintahan yang absolut merupakan sesuatu yang telah usai. Namun, meski tidak lagi dijalankan, pemerintahan yang Bersifat Absolut masih relevan dengan kondisi politik saat ini. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam contoh dari pemerintahan yang absolut tersebut agar kita tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah kita uraikan dalam Pancasila.